Validasi NIK jadi NPWP dapat dilakukan melalui website DJP yaitu https: //djponline.pajak.go.id/akun/login. Sekadar informasi, integrasi data NIK ke dalam NPWP dilakukan mulai 14 Juli 2022.
Baca juga : Cek Kartu Keluarga secara Online di Tahun 2023 Cepat dan Tidak Antre
Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu dari tiga format baru yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan). Aturan format baru itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.
Tata Cara Validasi NIK Jadi NPWP
Secara teknis, bagi wajib pajak dalam negeri yang telah memiliki NPWP, NIK langsung berfungsi sebagai NPWP bentuk baru. Artinya, NIK sudah bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Suryo Utomo, Direktur Perpajakan Kementerian Keuangan, mengatakan penggunaan NPWP NPWP lama masih berlaku hingga 31 Desember 2023. Setelah itu, semua transaksi perpajakan yang menggunakan NIK atau format baru akan dilakukan di 1.1. 2024.
DJP menemukan bahwa hingga 8 Januari 2023, 53 juta NIK telah terintegrasi ke dalam NPWP. Jumlah tersebut mencakup 76,8 persen dari NIK 69 juta negara. Berikut tata cara validasi NIK jadi NPWP.
Buka halaman https://www.pajak.go.id/ lalu klik “Login” atau langsung ke halaman DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/akun/login. Masukkan NIK 16 digit kalian. Masukkan kata sandi akun pajak kalian. Masukkan kode keamanan yang sesuai (Captcha) dan kemudian klik “Masuk”.
Jika sudah berhasil login, masuk ke menu utama “Profil”. Menu “Profil” menampilkan validitas informasi terpenting kalian, baik “Untuk memperbarui” atau “Membutuhkan revisi”. Status ini menunjukkan bahwa kalian perlu mengkonfirmasi NIK kalian.
Pada halaman menu “Profil” juga terdapat “Informasi Utama” dan kalian akan menemukan kolom NIK/NPWP (16 digit). Pada kolom ini kalian harus memasukkan 16 digit kode NIK kalian. Setelah selesai, klik Konfirmasi.
Sistem memvalidasi penduduk dan daftar penduduk berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal (Dukcapil). Jika data tersebut kemudian divalidasi, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data telah ditemukan.
Kemudian klik OK pada notifikasi tersebut. Selanjutnya, pilih menu “Ubah Profil”. Di bagian Ubah Profil, Kalian juga dapat mengisi bagian informasi KLU dan anggota keluarga. Setelah selesai melengkapi profil dan sudah terverifikasi, Kalian bisa login ke DJP Online dengan NIK ID.
Kebijakan Validasi NIK Jadi NPWP
Bersama DVR RI, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut peraturan ini, pemerintah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang tersebut.
Proses peralihan validasi NIK jadi NPWP dilakukan karena UU HPP masih dibahas dengan DPR-RI. Perpaduan kedua informasi ini kemudian memberikan informasi yang sinkron dan tervalidasi bagi wajib pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, siapapun yang memiliki NIK tidak langsung kena pajak. Karena ketentuan pemungutan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam undang-undang HSL.
Hal ini sekaligus menegaskan adanya misinformasi mengenai persepsi masyarakat bahwa setiap pemegang KTP, meskipun tidak memiliki penghasilan, tetap dikenakan pajak. Sri Mulyani menjelaskan, setiap wajib pajak pribadi memiliki syarat tertentu untuk menjadi Wajib Pajak.
Salah satunya memiliki pendapatan tetap selama setahun. Besarnya pajak yang dipungut oleh negara juga dilakukan dengan penentuan tingkat penghasilan yang adil.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, validasi NIK jadi NPWP bukan berarti mereka yang berusia 17 tahun ke atas yang menerima KTP harus membayar pajak. Sebelum adanya UU HPP, Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi diatur dalam empat tingkatan.
Di antaranya yaitu penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 5 persen, dan lebih dari Rp50 juta. Rp. 250 juta per tahun, dikenakan bunga 15 persen. Kemudian penghasilan di atas Rp250-500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 25%.
Sementara itu, penghasilan di atas Rp500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 30%. Batas ini diperpanjang dengan undang-undang HPP, atas nama pendapatan dari Rp 1 sampai 60 juta Rp bunga 15% dan lebih dari Rp 250 juta sampai Rp 500 juta bunga 25%.
Selain itu, tarif pajak 30% berlaku untuk penghasilan di atas Rp 500-5 miliar per tahun dan tarif pajak 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp60 juta per tahun.
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini penghasilannya dikenakan dua bagian, yaitu 5 persen dan 15 persen. Beban pajak tahunan orang ini adalah Rp 4 juta dihitung 5 persen dari Rp 50 juta sama dengan Rp 2,5 juta dan 15 persen dari Rp 10 juta sama dengan Rp 1,5 juta.
Dengan UU HPP ini, seseorang diuntungkan karena hanya pindah ke lantai satu dengan tarif pajak 5 persen, artinya beban pajak yang harus ditanggung adalah Rp3 juta, dihitung 5 persen dari Rp60 juta sama dengan Rp3 juta.
Apa Tujuan Sebenarnya Validasi NIK Jadi NPWP?
Berdasarkan undang-undang sebelumnya, tarif pajak tertinggi orang pribadi adalah 30 persen, sedangkan tarif pajak tertinggi berdasarkan undang-undang HPP adalah 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar per tahun. Lalu apa tujuannya?
-
Memperluas Basis Pajak
Langkah ini merupakan bagian integral dari kerangka reformasi pajak pemerintah, baik dari sisi reformasi administrasi maupun politik. Validasi NIK jadi NPWP memperluas fungsi kartu identitas untuk memperkuat administrasi perpajakan nasional.
Sri Mulyani menjelaskan, reformasi perpajakan melalui UU HPP juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dan menambah ketentuan tarif final PPN. Kebijakan ini juga membantu memperluas basis pajak sebagai faktor kunci khususnya.
Di mana dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga diimplementasikan melalui desain tarif pajak pribadi dan perusahaan. Dengan begitu adanya validasi NIK jadi NPWP akan lebih memudahkan.
Entitas lain kemudian ditugaskan untuk memotong, memungut, mengajukan dan/atau mengumumkan pajak, mengatur ulang rezim PPN, menaikkan tarif PPN, memperkenalkan pajak karbon, dan mengubah mekanisme untuk menambah atau mengurangi bea cukai.
-
Meningkatkan Pendapatan Pemerintah
Dolfie OFP, Wakil Presiden Komisi XI DPR, mengatakan integrasi database kependudukan ke dalam sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Khususnya untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi.
Hal ini disesuaikan dengan kemudahan administrasi dan kepentingan nasional. Dolfie menambahkan, salah satu tujuan validasi NIK jadi NPWP adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui wajib pajak orang pribadi.
Selain itu, kata Dollfie, karena NIK sudah memiliki DTKS, PBI, informasi penerima bantuan pendapatan dan informasi lainnya, maka dapat diketahui karakteristik WP OP. Tugas petugas pajak begitu sederhana.
Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama – Kreston Tax Research Institute (TRI), memperkirakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP akan mempermudah realisasi penerimaan di sektor pajak negara.
Apalagi dengan kebijakan (NIK) yang akan diintegrasikan ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal ini, Prianto menilai NPWP yang tertera di KTP memudahkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) nantinya untuk mengumpulkan informasi wajib pajak orang pribadi.
-
Sangat Mudah untuk Mengaudit Wajib Pajak
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan, penggunaan validasi NIK jadi NPWP dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan pemerintah. Selain itu, administrasi harus menjadi lebih efisien.
“Penggunaan NIK yang terintegrasi semakin memudahkan pengelolaan wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi,” kata Dollfie. Kenyamanan ini bisa tercapai karena orang ber-KTP sudah pasti terdaftar sebagai wajib pajak pribadi.
Peraturan ini juga mempermudah pekerjaan Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara. Karena tidak semua orang yang memiliki KTP mau dengan sukarela mendaftar sebagai wajib pajak.
-
Integrasi NIK Dilaksanakan di Amerika Serikat
Validasi NIK jadi NPWP bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan. Penggabungan angka ini juga memungkinkan warga berhenti membuat NPWP saat resmi menjadi Wajib Pajak. Ini juga meminimalkan kerumitan memiliki nomor pribadi yang berbeda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa konsep serupa telah diperkenalkan di Amerika Serikat. Wanita yang belajar di Amerika Serikat ini mengatakan, di negara Paman Sam mereka menggunakan satu nomor jaminan sosial untuk semua keperluan.
-
Dua Model Aktivasi
Ada dua cara validasi NIK jadi NPWP. Pertama, orang pribadi yang telah memenuhi kriteria Wajib Pajak dapat memberitahukan pengaktifan NIK kepada Otoritas Pajak (DJP). Kedua, DJP dapat mengaktifkan NIK secara mandiri jika memiliki informasi penghasilan tenaga kerja.
Selain itu juga bisa diisi kegiatan usaha setiap warga negara. DJP kemudian menginformasikan pemegang NIK bahwa nomornya telah diaktifkan sebagai NPWP aktif.
Baca juga : 102 Pinjol Legal 2023 yang Lolos OJK
Berbagai tujuan dan maksud positif dari adanya setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dalam melakukan validasi NIK jadi NPWP memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah.
